• KPU Mengucapkan terima kasih atas partisipasi anda yang telah menggunakan HAK PILIH dalam Pemilihan Presiden tahun 2014 •
Home >> Informasi >> Berita
   

Berita

Kemendagri Kaji Pengesahan Hasil Pemilukada Kobar Usulan KPU Ditimbang, Sugianto-Eko Berpeluang
04 Agustus 20114
Penulis : jpnn.com

sumber: koranbogor.com
JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Reydonnizar Moenek menyatakan bahwa kementrian yang dipimpin Gamawan Fauzi itu tetap berkomitmen dalam menyelesaikan persoalan Pemilukada Kotawaringin Barat (Kobar) di Kalimantan Tengah. Menurut Reydonnizar, Mendagri akan tetap memedomani berita acara KPUD.

Hal tersebut disampaikan Reydonnizar terkait belum adanya pelantikan Bupati Kotawaringin Barat hasil Pemilukada Kobar. "Khusus terhadap sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat, sepanjang belum ada keputusan hukum terbaru, maka Kementerian Dalam Negeri tentu menjadikan berita acara KPUD sebagai referensi, yakni Sugianto-Eko Sumarno sebagai pemenang pemilukada Kotawaringin Barat," kata Reydonnizar di Jakarta, Rabu (3/8).    

Kecuali, jika ada keputusan baru dari Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pemilukada Kobar. "Tapi itu jelas di luar kewenangan Kemdagri," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, pada Februari 2011 Kemendagri sudah menerima surat hasil pleno KPU Kalteng. Hanya saja, pihak Kemendagri belum bisa menindaklanjuti lantaran hasil pleno KPU Kalteng menetapkan pasangan Sugianto-Eko Soemarno sebagai pemenang pemilukada hasil pemilukada 5 Juni. Padahal, sesuai putusan MK,pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto yang dinyatakan sebagai pemenang.

Sebelumnya, sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat bermula dari kemenangan pasangan Sugianto-Eko Soemarno pertengahan tahun lalu. Namun pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto tidak menerima kekalahannya dan menggugat ke MK. Hasilnya, MK mendiskualifikasi kemenangan Sugianto-Eko Soemarno dan menetapkan pasangan Ujang-Bambang.

Namun salah satu saksi yang dihadirkan di persidangan MK, Ratna Mutiara, justru dilaporkan kubu Sugianto-Eko ke polisi. Ratna dianggap membuat kesaksian palsu. Ratna pun akhirnya menjadi tersangka dan diadili di Pengadilan Negeri Jakatrta Pusat.

PN Jakpus pun menghukum dengan lima bulan penjara karena terbukti memberi keterangan palsu di bawah sumpah ketika bersaksi di MK. Ratna menyatakan menerima Putusan PN Jakarta Pusat dan tidak mengajukan banding.(fas/jpnn)

Sumber : www.jpnn.com | File : | Dibaca : 28569 x


Berita Lainnya

Pilkada 2018 Beratkan KPU
16 Februari 2015

JAKARTA, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum yang selama ini mengaku lebih siap jika pilkada serentak digelar pada 2016, maka mau tidak mau harus mengikuti jadwal yang telah disiapkan yakni memulai pilkada

Uji Publik dalam Pilkada Dihapus
14 Februari 2015

JAKARTA – Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (RUU Pilkada) antara DPR dan pemerintah yang ditargetkan selesai 17 Februari 2015

Pilkada September 2015, KPU Anggap Waktunya Mepet
13 Februari 2015

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan pemerintah dan DPR  tidak sembarangan menetapkan jadwal pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada).

KPU Beri Usulan Revisi UU Pilkada
06 Februari 2015

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi masukan kepada Komisi II DPR RI terkait usulan poin-poin revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

 < 1 2 3 4 >  Last ›


 

Kontak


KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Garut No.11 Bandung
Tlp / Fax : 022 7278809-12 fax
022 7215894

Copyright © KPU Provinsi Jabar 2012