• KPU Mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda menggunakan HAK PILIH dalam Pemilu Legislatif 2014 •
Home >> Informasi >> Berita
   

Berita

Kemendagri Kaji Pengesahan Hasil Pemilukada Kobar Usulan KPU Ditimbang, Sugianto-Eko Berpeluang
04 Agustus 20114
Penulis : jpnn.com

sumber: koranbogor.com
JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Reydonnizar Moenek menyatakan bahwa kementrian yang dipimpin Gamawan Fauzi itu tetap berkomitmen dalam menyelesaikan persoalan Pemilukada Kotawaringin Barat (Kobar) di Kalimantan Tengah. Menurut Reydonnizar, Mendagri akan tetap memedomani berita acara KPUD.

Hal tersebut disampaikan Reydonnizar terkait belum adanya pelantikan Bupati Kotawaringin Barat hasil Pemilukada Kobar. "Khusus terhadap sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat, sepanjang belum ada keputusan hukum terbaru, maka Kementerian Dalam Negeri tentu menjadikan berita acara KPUD sebagai referensi, yakni Sugianto-Eko Sumarno sebagai pemenang pemilukada Kotawaringin Barat," kata Reydonnizar di Jakarta, Rabu (3/8).    

Kecuali, jika ada keputusan baru dari Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pemilukada Kobar. "Tapi itu jelas di luar kewenangan Kemdagri," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, pada Februari 2011 Kemendagri sudah menerima surat hasil pleno KPU Kalteng. Hanya saja, pihak Kemendagri belum bisa menindaklanjuti lantaran hasil pleno KPU Kalteng menetapkan pasangan Sugianto-Eko Soemarno sebagai pemenang pemilukada hasil pemilukada 5 Juni. Padahal, sesuai putusan MK,pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto yang dinyatakan sebagai pemenang.

Sebelumnya, sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat bermula dari kemenangan pasangan Sugianto-Eko Soemarno pertengahan tahun lalu. Namun pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto tidak menerima kekalahannya dan menggugat ke MK. Hasilnya, MK mendiskualifikasi kemenangan Sugianto-Eko Soemarno dan menetapkan pasangan Ujang-Bambang.

Namun salah satu saksi yang dihadirkan di persidangan MK, Ratna Mutiara, justru dilaporkan kubu Sugianto-Eko ke polisi. Ratna dianggap membuat kesaksian palsu. Ratna pun akhirnya menjadi tersangka dan diadili di Pengadilan Negeri Jakatrta Pusat.

PN Jakpus pun menghukum dengan lima bulan penjara karena terbukti memberi keterangan palsu di bawah sumpah ketika bersaksi di MK. Ratna menyatakan menerima Putusan PN Jakarta Pusat dan tidak mengajukan banding.(fas/jpnn)

Sumber : www.jpnn.com | File : | Dibaca : 22423 x


Berita Lainnya

Stand KPU Provinsi Jawa Barat Diserbu Mahasiswa/WI UIN Bandung
27 Maret 2014

Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat ikut berpartisipasi pada acara Rock The VOTE yang diselenggarakan oleh CEPP-FISIP UIN Bandung bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri

Rapat Evaluasi Agen Sosialisasi dan Relawan Demokrasi se Jawa Barat
27 Maret 2014

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Evaluasi Agen Sosialisasi dan Relawan Demokrasi se Jawa Barat di Hotel Savoy Homann Bandung

SOSIALISASI KPU JABAR DENGAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL
26 Maret 2014

Jelang Pemilu Legislatif 9 April 2014, Komisi Pemilihan Umum  Provinsi Jawa Barat menyatakan siap membantu kaum disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya

DEKLARASI KAMPANYE BERINTEGRITAS
16 Maret 2014

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menggelar Deklarasi Kampanye Berintegritas, yang diawali dengan iring-iringan kirab/karnaval kendaraan hias penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu 2014 

 < 1 2 3 4 >  Last ›


 

Kontak


KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Garut No.11 Bandung
Tlp / Fax : 022 7278809-12 fax
022 7215894

Copyright © KPU Provinsi Jabar 2012