• KPU Mengucapkan terima kasih atas partisipasi anda yang telah menggunakan HAK PILIH dalam Pemilihan Presiden tahun 2014 •
Home >> Informasi >> Berita
   

Berita

Kemendagri Kaji Pengesahan Hasil Pemilukada Kobar Usulan KPU Ditimbang, Sugianto-Eko Berpeluang
04 Agustus 20110
Penulis : jpnn.com

sumber: koranbogor.com
JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Reydonnizar Moenek menyatakan bahwa kementrian yang dipimpin Gamawan Fauzi itu tetap berkomitmen dalam menyelesaikan persoalan Pemilukada Kotawaringin Barat (Kobar) di Kalimantan Tengah. Menurut Reydonnizar, Mendagri akan tetap memedomani berita acara KPUD.

Hal tersebut disampaikan Reydonnizar terkait belum adanya pelantikan Bupati Kotawaringin Barat hasil Pemilukada Kobar. "Khusus terhadap sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat, sepanjang belum ada keputusan hukum terbaru, maka Kementerian Dalam Negeri tentu menjadikan berita acara KPUD sebagai referensi, yakni Sugianto-Eko Sumarno sebagai pemenang pemilukada Kotawaringin Barat," kata Reydonnizar di Jakarta, Rabu (3/8).    

Kecuali, jika ada keputusan baru dari Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pemilukada Kobar. "Tapi itu jelas di luar kewenangan Kemdagri," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, pada Februari 2011 Kemendagri sudah menerima surat hasil pleno KPU Kalteng. Hanya saja, pihak Kemendagri belum bisa menindaklanjuti lantaran hasil pleno KPU Kalteng menetapkan pasangan Sugianto-Eko Soemarno sebagai pemenang pemilukada hasil pemilukada 5 Juni. Padahal, sesuai putusan MK,pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto yang dinyatakan sebagai pemenang.

Sebelumnya, sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat bermula dari kemenangan pasangan Sugianto-Eko Soemarno pertengahan tahun lalu. Namun pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto tidak menerima kekalahannya dan menggugat ke MK. Hasilnya, MK mendiskualifikasi kemenangan Sugianto-Eko Soemarno dan menetapkan pasangan Ujang-Bambang.

Namun salah satu saksi yang dihadirkan di persidangan MK, Ratna Mutiara, justru dilaporkan kubu Sugianto-Eko ke polisi. Ratna dianggap membuat kesaksian palsu. Ratna pun akhirnya menjadi tersangka dan diadili di Pengadilan Negeri Jakatrta Pusat.

PN Jakpus pun menghukum dengan lima bulan penjara karena terbukti memberi keterangan palsu di bawah sumpah ketika bersaksi di MK. Ratna menyatakan menerima Putusan PN Jakarta Pusat dan tidak mengajukan banding.(fas/jpnn)

Sumber : www.jpnn.com | File : | Dibaca : 28129 x

Berita Terkait


Berita Lainnya

KPU Agendakan Tahapan Utama Pilkada
26 Januari 2015

MedanBisnis - Labuhanbatu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu Januari hingga Februari 2015, mengagendakan sejumlah tahapan utama pemilihan kepala daerah setempat yang pelaksanaannya pada pertengahan Desember 2015.

KPU Pastikan Tahapan Pilkada Serentak 2015 Ditunda
26 Januari 2015

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda tahapan pilkada serentak termasuk penetapan peraturan hingga proses pengesahan perppu menjadi undang-undang dan revisinya selesai. Itu disampaikan Komisioner KPU Juri Ardiantoro di Jakarta, akhir pekan lalu.

KPU: Ikut Pilkada Serentak, Parpol Harus Punya SK Kemenkumham
23 Januari 2015

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menekankan setiap partai politik yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar langsung secara serentak harus sah secara legal dan formal.

Rapat dengan DPR, KPU Ajukan Anggaran Pilkada Serentak Rp 1,1 T
23 Januari 2015

Liputan6.com, Jakarta - Komisi II DPR mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Rapat ini membahas kesiapan KPU dan Bawaslu mengadakan

 1 2 3 >  Last ›


 

Kontak


KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Garut No.11 Bandung
Tlp / Fax : 022 7278809-12 fax
022 7215894

Copyright © KPU Provinsi Jabar 2012