• KPU Mengucapkan terima kasih atas partisipasi anda yang telah menggunakan HAK PILIH dalam Pemilihan Presiden tahun 2014 •
Home >> Informasi >> Berita
   

Berita

Kemendagri Kaji Pengesahan Hasil Pemilukada Kobar Usulan KPU Ditimbang, Sugianto-Eko Berpeluang
04 Agustus 20110
Penulis : jpnn.com

sumber: koranbogor.com
JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Reydonnizar Moenek menyatakan bahwa kementrian yang dipimpin Gamawan Fauzi itu tetap berkomitmen dalam menyelesaikan persoalan Pemilukada Kotawaringin Barat (Kobar) di Kalimantan Tengah. Menurut Reydonnizar, Mendagri akan tetap memedomani berita acara KPUD.

Hal tersebut disampaikan Reydonnizar terkait belum adanya pelantikan Bupati Kotawaringin Barat hasil Pemilukada Kobar. "Khusus terhadap sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat, sepanjang belum ada keputusan hukum terbaru, maka Kementerian Dalam Negeri tentu menjadikan berita acara KPUD sebagai referensi, yakni Sugianto-Eko Sumarno sebagai pemenang pemilukada Kotawaringin Barat," kata Reydonnizar di Jakarta, Rabu (3/8).    

Kecuali, jika ada keputusan baru dari Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pemilukada Kobar. "Tapi itu jelas di luar kewenangan Kemdagri," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, pada Februari 2011 Kemendagri sudah menerima surat hasil pleno KPU Kalteng. Hanya saja, pihak Kemendagri belum bisa menindaklanjuti lantaran hasil pleno KPU Kalteng menetapkan pasangan Sugianto-Eko Soemarno sebagai pemenang pemilukada hasil pemilukada 5 Juni. Padahal, sesuai putusan MK,pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto yang dinyatakan sebagai pemenang.

Sebelumnya, sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat bermula dari kemenangan pasangan Sugianto-Eko Soemarno pertengahan tahun lalu. Namun pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto tidak menerima kekalahannya dan menggugat ke MK. Hasilnya, MK mendiskualifikasi kemenangan Sugianto-Eko Soemarno dan menetapkan pasangan Ujang-Bambang.

Namun salah satu saksi yang dihadirkan di persidangan MK, Ratna Mutiara, justru dilaporkan kubu Sugianto-Eko ke polisi. Ratna dianggap membuat kesaksian palsu. Ratna pun akhirnya menjadi tersangka dan diadili di Pengadilan Negeri Jakatrta Pusat.

PN Jakpus pun menghukum dengan lima bulan penjara karena terbukti memberi keterangan palsu di bawah sumpah ketika bersaksi di MK. Ratna menyatakan menerima Putusan PN Jakarta Pusat dan tidak mengajukan banding.(fas/jpnn)

Sumber : www.jpnn.com | File : | Dibaca : 28572 x

Berita Terkait


Berita Lainnya

Jadi Penanggung Jawab Pilkada, KPU Merasa Aneh
20 Februari 2015

JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, menyatakan pihaknya siap melaksanakan perintah undang-undang dalam melaksanakan Pilkada yang menurut rencana akan digelar Desember 2015.

KPU: 71 Daerah Belum Anggarkan Pilkada 2015
20 Februari 2015

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum mencatat sebanyak 71 dari 272 daerah belum menganggarkan dana pemilihan gubernur, bupati dan wali kota secara serentak di Desember 2015.

RAPAT KERJA PIMPINAN KPU PROVINSI DENGAN KPU KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT
18 Februari 2015

Bandung, 17  Pebruari2015, KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Kerja Pimpinan KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat di Aula KPU Provinsi Jawa BaratJln. Garut No. 11 Bandung. Rapat dihadiri

Husni Kamil Manik: Kami Siap Gelar Pilkada Serentak 2015
16 Februari 2015

Pada Selasa, 10 Februari lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa institusinya siap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak pada 2015 sesuai UU Nomor

 1 2 3 >  Last ›


 

Kontak


KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Garut No.11 Bandung
Tlp / Fax : 022 7278809-12 fax
022 7215894

Copyright © KPU Provinsi Jabar 2012