• KPU Mengucapkan terima kasih atas partisipasi anda yang telah menggunakan HAK PILIH dalam Pemilihan Presiden tahun 2014 •
Home >> Informasi >> Berita
   

Berita

PILGUB SULSEL KPU Akan Uji Publik Anggaran Pilkada
31 Mei 20110
Penulis : suarakarya-online

sumber : wordpress.com

MAKASSAR (Suara Karya): Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan (KPU Sulsel) akan menggelar uji publik tentang anggaran Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulsel 2013 pada Selasa (31/5). Karena, rancangan anggaran sebesar Rp338 miliar masih memerlukan rasionalisasi.

 

"Langkah itu ditempuh sebagai bagian untuk memberikan transparansi tentang alokasi anggaran pilkada provinsi. Beberapa poin masih membutuhkan rasionalisasi dari publik," kata Ketua KPU Sulawesi Selatan Jayadi Nas di Makassar, Minggu (29/5).

Untuk kepentingan tersebut, KPU Sulsel akan mengundang beberapa elemen dari Pemprov Sulsel, DPRD Sulsel, Kapolda Sulselbar, Pangdam VII Wirabuana, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan media.

"Alokasi anggaran sementara KPU yang sebesar Rp 338 miliar masih membutuhkan masukan dari publik. Beberapa item yang dirasa kurang rasional akan dilakukan rasionalisasi lanjutan," kata Jayadi.

Diakuinya, dari total anggaran tersebut, alokasi terbesar terserap untuk pengadaan logistik dan biaya penyelenggaraan pilkada mulai dari KPU Sulsel, kabupaten/ kota, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.

Sebelumnya, Jayadi Nas telah melaporkan kepada DPRD Sulsel bahwa anggaran pilkada provinsi 2013 membengkak karena terjadi lonjakan jumlah pemilih yang diperkirakan menjadi sekitar 6,5 juta orang.

Kemudian penambahan TPS menjadi 15.400 lebih, pemekaran desa yang berujung pada penambahan panitia pemilihan, serta pertimbangan calon perseorangan yang tidak ada pada Pilgub sebelumnya.

"Jumlah ini sudah dituangkan dalam rencana kegiatan anggaran (RKA)," ujarnya. Menurut dia, pembuatan RKA Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Sulsel tersebut sudah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pilkada Lembata

Sementara itu, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Bupati Lembata Andreas Duli Manuk, untuk tidak menunda pencairan sisa dana pemilihan kepala daerah putaran kedua di wilayah itu.

Sisa dana pilkada yang sudah dialokasikan oleh pemerintah dan DPRD harus dicairkan untuk membiayai persiapan pelaksanaan pilkada putaran kedua yang akan digelar 4 Juli mendatang, kata Ketua KPU Provinsi NTT Jhon Depa, di Kupang, kemarin.

Jhon Depa dimintai pendapat seputar surat Bupati Lembata Andreas Duli Manuk No.BUK.131/Dispenda-PPKAD/V/2011 tertanggal 14 Mei 2011 yang menyatakan, menunda mencairkan sisa dana pilkada sampai ada keputusan hukum tetap atas sengketa pilkada yang digugat oleh bakal calon bupati Lukas Lipat Ama. (Ant)

Sumber : www.suarakarya-online.com | File : | Dibaca : 11901 x

Berita Terkait


Berita Lainnya

Penerimaan CPNS KPU
05 September 2014

Penerimaan CPNS KPU 

Peresmian dan Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019
01 September 2014

Senin, Bandung 1 September 2014 Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat H. Yayat Hidayat,S.Sos,M.Si mendapat kehormatan untuk memberi sambutan pendahuluan pada acara “Peresmian dan Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD

KUNJUNGAN KERJA PANSUS DPRD KABUPATEN CIAMIS KE KPU PROVINSI JAWA BARAT
27 Agustus 2014

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi  Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Rombongan  Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Ciamis

Upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 Tahun 2014 KPU Provinsi Jawa Barat
18 Agustus 2014

Upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 Tahun 2014 KPU Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan SMKN PU Provinsi Jawa Barat 

 1 2 3 >  Last ›


 

Kontak


KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Garut No.11 Bandung
Tlp / Fax : 022 7278809-12 fax
022 7215894

Copyright © KPU Provinsi Jabar 2012